makalah pkn KETERBUKAAN & KEADILAN: DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

BAB 1

PENDAHULUAN

3.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

3.2. TUJUAN PEMBAHASAN

3.2.1. Ingin mengeetahui dampak penyelenggaran pemerintah yang tidak transparan.

3.2.2 faktor-faktor penyebap pemerintah yang tidak transparan

3.2.3. Ingin mengetahui penanganan pemerintah yang tidak transparan.

3.2.4 Ingin mengetahui ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan

3.2.5 Ingin mengetahui bidang bidang yang berdampak pada pemerintahan yang tidak transparan.

3.3. TINJAUAN TEORITIS

Pemerintahan yang tidak transparan Menurut Poerwodarminto dalam KBBI , penyelenggaraan adalah suatu proses atau menyelenggarakan sesuatu. Pemerintahan dapat berarti proses. Cara atau perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan Negara. Bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparanAdapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup yaitu sebagai berikut.

a.Monarki absolute

b. Tirani

c. Otokrasi

d. Oligarki

e. Dictator

a. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan (Tertutup)
Yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bias membedakan pemerintahan suatu Negara adalah tertutup.
Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat otoriter dan dictator. Adapun secara definitive karakter pemerintahan tertutup adalah sebagai berikut.

Budaya politik secara personal dan kelembagaan Negara cenderung elitis dan ekslusif Kekuasaan ekonomi terpuasat pada golongan elite politik. Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan. Kebijakan politik pemerintahan cenderung bersifat mendikte. Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak. Kegiatan organisasi politik dibatasi. Kebebasan pers sangat dikebiri. Pengambilan kebijakan Negara cenderung sentralistik atau top down.

b. Pemerintahan Tertutup Dan Akibatnya

1. Bidang Politik Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistic dan kultur neopeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun.

b. Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan.

c. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijakan.

2. Bidang Ekonomi Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok orang pengusaha dan untuk kepentingannya. Praktek menyimpang atau kebijakan yang keliru yaitu sebagai berikut.

a. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang terdapat pada timbulnya kesenjangan sosial.

b. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati.

c. Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah ampai ketingkat terendah.

d. Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional.

3. Bidang Agama Dan Sosial Budaya Kondisi kehidupan beragama dan social budaya di masa orde baru khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut.

a. Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME

b. Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan.

c. Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan

d. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun.

e. Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

4. Bidang Hukum Penyelenggaraan pemerintahan tertutup diberbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.

a. Penyelengggaraan pemerintahan dibidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh presiden, golkar, dan abri telah tertutup dari unsure masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan dengan baik.

b. Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan.

c. Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakekatnya seluruh rakyat, melainkan berada ditangan konglomerat tersebut.

d. Penyelenggaraan di bidang hokum yang dinilai oleh masyarakat kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat.

BAB II

PEMBAHASAN

4.1. dampak penyelenggaran pemerintah yang tidak transparan

ü Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka .Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan.(Ini sesuai dengan http://www.maskholid.com/2010/10/pohon-masalah-kisah-inspirasi-dan.html)

ü Sebaliknya tertutup adalam menutupi sedemikian rupa agar informasi kepemerintahan tidak diketahui oleh hal layak.

System pemerintahan yang demokratis, seharusnya diselenggarakan dengan secara terbuka. Apabila system pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan membuat dampak negative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.dengan adanya keterbukaan diharapkan penyelenggaraan Negara bersedia membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar,jujur dan tidak diskriminatif dengan memerhatikan perlidungan atas hak asasi manusia berdasarkan pangkat,golongan,dan rahasia Negara. Kebalikan dari penyelenggaraan Negara terbuka adalah penyelenggaraan atau pemerintahan yang tertutup atau tidak transparan.

Penyelengaraan Negara yang tertutup bararti ketidaksamaan para pejabat Negara untuk memberitahukan hal-hal public kepada masyarakat luas. Kebijakan yang seharusnya diketahui pleh masyarakat luas tidak disebarkan secara luas dan dan hanya diketahui oleh lingkungan pejabat saja. Dan hanya pejabat pula lah yang berkuasa atas kepemerintahaan karena tidak adanya pertanggung jawaban kepada rakyat. Dan oleh karena itu rakyat pun tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti mereka lakukan untuk berpartisipasi karena system pemerintahannya retutup.

Dan control keterlibatan langsung dari rakyat pun tidak ada atau sangat kecil, serta tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas dipemerintahan. ketertutupan justru dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidu berbangsa dan bernegara. Ketertutupan itu menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya saat ini dan masa lalu.

Dengan begitu terdapat hubungan yang sangat buruk antar masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Hubungan yang buruk ini dapat menimbulkan krisis ketidak percayaan . ketidak percayaan ini dapat menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakan terhadap penyelenggaraan Negara.selain itu pemerintah yang tertutup mengakibatkan ketidak mampuan Negara lain berhubungan baik dengan Negara kita . ketidak mampuan mencegah berbagai ppotologi social,ekonomi,politik,dan korupsi juga diakibatkan oleh penyelenggaraan pemerintahaan yang tertutup. Ketertutupanpun juga mengakibatkan matinya peluang mengembangkan kreatifitas dan kemampuan bersaing secara sehat dab terbuka. Terjadinya kebijakan-kebijakan public uang tidak terbuka juga mengakibatkan ketidakpuasaan social,keresahan social,frustasi social dan berdampak pada stabilitas politik.

Dan karena hubungan masyarakat dengan pemerintah yang tak harmonis mengakibatkan kecurigaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan merasa pemerintah belum sepenuhnya memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima.

jika masyarakat ingin percaya dan tidak berfikiran negative maka pemerintah harus besifat terbnuka karena keterbukaan adalah salah satu komunikasi. Jadi apabila pemerintah kurang terbuka maka komunikasi dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan kepemerintahaan bekurang. (ini sesuai dengan http://mauull.blogspot.com/2011/11/makalah-pkn-tranparansi-pemerintah.html)

ü Ketertutupan para penyelenggara Negara membuat sesuatu menjadi kabur, sehingga peluang peyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangatlah memungkinkan.Dan kenyataan inilah yang saat ini terjadi dalam pemerintahan kita. Lihat saja bagaimana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang di lakukan oleh oknum pemerintah begitu tertutup rapih dan seolah-olah menjadi budaya dikalangan elit politik. Sungguh kenyataan yang sangat ironis dan memprihatinkan.

Dan akibat ketertutupan inilah partisipasi masyarakat terhadap penyeenggaraan pemerintah semakin kecil. Apabila hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan bahwa pemerintahan Negara semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Bisa dibayangkan seandainya hal ini terjadi. Bila suatu pemerintah sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, berbagai unjuk rasa, penentangan, kerusuhan massal yang akhir-akhir ini merebak, tidak dapat dielakan. Kita lihat di laoangan bagaimana oknum pemerintah melakukan penggusuran secara paksa terhadap Rakyat kecil. Para pedagang kaki lima yang digusur secara paksa. Dimanakah letak keadilan? masihkah ada hati nurani dari para pemegang kekuasaan. Sekali lagi dimanakah letak sebuah keadilan?

Sementara tujuan Negara kita adalah terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai pembukaan UUD 1945 , bahwa Negara yang hendak didirikan adalah Negara Indonesia yang adil dan makmur dan bertujuan menciptakan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang terkandung dalam UUD 1945 inilah yang seharusnya menjadi pedoman dan pemicu semangat bagi para penyelengara Negara bahwa tugas utamanya adalah menciptakan keadilan. Ketidakadilan merupakan sumber perpecahan sebuah bangsa. Adanya pertentangan, kerusuhan missal, aksi-aksi demo, dan pergolakan di suatu wilayah, salah satu sumbernya adalah ketidakadilan.

Sementara para penyelenggara pemerintah menikmati kekayaan yang mereka tumpuk, rakyat kecil semakin terpuruk. Apa sebenarnya demokrasi itu? “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Apakah hal ini hanya dijadikan kedok untuk menutupi kebobrokan pemerintah kita saat ini? kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sesungguhnya adalah suatu amanat yang harus dijalankan dengan kejujuran oleh para penyelenggara pemerintahan.

Hilangnya kepercayaan yang nantinya dapat berujung pada rasa saling curiga dari masyarakat terhadap pemerintah, dapat mengancam stabilitas nasional. Untuk itu perlu di bangun dan di bina sikap saling keterbukaan antara penyelenggara pemerintahan dan rakyat. Dengan adanya keterbukaan inilah dapat melahirkan komunikasi yang akan menumbuhkan kepercayaan dan mengatasi rasa saling curiga dengan demikian suatu kehidupan yang yang menjadi tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dapat terwujud.tentunya hal inilah yang selama ini kita idamkan. (ini sesuai dengan http://mauull.blogspot.com/2011/11/makalah-pkn-tranparansi-pemerintah.html)

1. Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat.

2. Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin.

3. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas public akan terus dikurang ( mungkin sampai 0%)

4. Menimbulkan jurang pemisah yuang begitu dalam antara si kaya dan si miskin . akibatnya, masyarakatb yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. (ini sesuai dengan http://windows-to.blogspot.com/2011/12/penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak.html)

4.2. faktor-faktor penyebap pemerintah yang tidak transparan.

a) Keter batasan kemampuan material, aspek mental sepiritual.

- keterbatasan material : Karena pemerintah kurang dalam pendapatan sehingga melakukan tindakan korupsi,kolusi,dan nepotisme .

- keterbatasan spiritual : karena kurang keimanannya yang kurang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga melakukan hal yang tidak transparan tersebut.

b) Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa.

- pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurang nya kedasaran pemerintah untuk beriman kepada tuhan yang maha esa. Sehingga pemerintah melakukan suatu kecurangan.

- budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa

c) Keterbatasan dalam pengadilan diri , khususnya dalam penegakan HAM.

- pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidak mementingkan rakyat . pemerintah yang tidak terbuka dan tidak peduli dampak yang dirasakan rakyat. (ini sesuai dengan back to reffhttp://giarellagia.wordpress.com/2012/06/06/faktor-penyebab-penyelenggaraan-pemerintah-yang-tidak-transparan/)

1. Pengaruh kekuasaan

· Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya

· Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik

· Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi

· Pemerintah yang sentralis

· Penyalahgunaan kekuasaan

2. Moralitas

· Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.

3. Sosial Ekonomi

· Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil.

· Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN

4. Politik dan Hukum

· System politik yang otoriter

· Hukum telah menjadi alat kekuasaan

(ini sesuai dengan http://ratikapradisya.blogspot.com/2011/11/menganalisis-dampak-penyelenggaraan.html)

ü Nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa tidak dijadikan sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara

ü Pancasila sebagai ideologi negara disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan

ü Konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik

ü Hukum telah menjadi alat kekuasaan

ü Penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan keberpihakan dalam perekonomian

ü Sistem politik yang otoriter

ü Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik

ü Pemerintah mengabaikan sistem demokrasi

ü Pemerintahan yang terpusat

ü Penyalahgunaan kekuasaan

ü Penyalahgunaan Peran sosial politik TNI

ü Dampak negatif dari fenomena globalisasi. (ini sesuai dengan http://smancineam.wordpress.com/materi-mata-pelajaran/pkn)

1. Pengaruh kekuasaan

a. Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya

b. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik

c. Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi

d. Pemerintah yang sentralis

e. Penyalahgunaan kekuasaan

2. Moralitas
Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika

3. Sosial Ekonmi

a. Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil

b. Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN

4. Politik dan Hukum

a. System politik yang otoriter

b. Hukum telah menjadi alat kekuasaan

(ini sesuai dengan http://dumalana.com/2011/08/16/faktor-penyebab-terjadinya-pemerintahan-yang-tidak-transparan/)

4.3. penanganan pemerintah yang tidak transparan.

1. Perlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Menegakkan supremasi hukum dan perundang undangan secara konsisten dan bertanggung jawab.

3. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib,damai,demokratis sesuai dengan hukum perundang undangan.

4. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kek uasaan dapat berlangsung dengan seimbang.

5. Meningkatkan integritas profesionalisme dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara. (ini sesuai dengan h t tp://k e w ar g aneg araan.w or dpr ess.c om/2007 /11 /21 /akiba t -pe nyel engg ar aan -pe mer in t ahan-y ang -tidak -tr ansparan)

Ø Sikap untuk Mengatasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanPerlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMenegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab.Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum perundang-undangan.Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang.Meningkatkan integritas profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. (ini sesuai dengan tugassekolahonline.blogspot.com/2008/11/dampak-penyelenggaraan-pemerint ahan.h tml)

Ø Jakarta - DPR sesalkan sikap Depkeu dan BI yang tidak tranparan dalam kasus bailout Bank Century. Meskipun dalam UU JPSK tidak diatur bahwa LPS harus melaporkan apa yang sudah dilakukannya kepada DPR, namun dalam kesepahaman antara DPR dan pemerintah, koordinasi untuk penanganan tetap perlu dilakukan.

“Kita sesalkan betul kenapa LPS dan Depkeu tidak transparan,” ungkap anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat di dalam diskusi bertemakan 'Di balik Kucuran Dana Bank Century' di rumah makan di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9/2009).

Andi menyatakan, dari dana bailout yang sudah dikucurkan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun.

“DPR cuma sepakati Rp 1,3 triliun, setelah bulan Januari tidak ada komunikasi dan tidak ada laporan apa-apa mengenai masalah ini, sampai rumor berkembang dan masuk ke DPR masih tidak ada juga ada pembicaraan detil,” ungkapnya.

Untuk itu, Andi menegaskan pihaknya meminta BPK untuk melakukan audit investigatif karena banyak sekali hal yang ingin DPR ketahui terkait pengucuran dana ke Bank milik Robert Tantular tersebut.

“Kami ingin ketahui bagaimana proses bailot tersebut sepanjang Januari-Juni. Jadi kami meminta BPK melakukan audit investigatif,” jelasnya.

Andi menambahkan dengan adanya audit investigasi ini maka, dokumen yang menjadi rahasia perbankan, nantinya akan menjadi dokumen publik sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan skandal Bank Century akan terkuak.

“Yang paling penting BPK harus objektif dan independent. Yang salah itu yang kita cari,” tuturnya.

Terkait rencana DPR untuk membentuk Pansus Bank Century, Andi enggan mengomentarinya. “Sebetulnya itu baru wacana yang berkembang di anggota, bukan DPR. Saya tidak bisa jawab karena baru pendapat satu dua orang,” tandasnya. (ini sesuai dengan http://finance.detik.com/read/2009/09/05/160102/1197406/5/pemerintah-dan-bi-tidak-transparan-dalam-bailout-century)

Ø Sikap untuk Mengatasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanPerlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab.Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum perundang-undangan.Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang.Meningkatkan integritas profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara (ini sesuai dengan pelajar.blogspot.com/2010/12/dampak-penyelenggaraan-pemerintahan.html)

4.4. ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan

ü Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.

ü Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.

ü Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas. (ini sesuai dengan http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2243869-akibat-dari-penyelenggaraan-pemerintahan-yang/)

ü Pemerintah tidak menyediakan berbagai factual kebijakan-kebijakan yang akan dan sudahdibuatnya

ü tidak danya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan dan mengakses berbagaidokumen pemerintah

ü tidak Terbukanya rapat pemerintah bagi publik dan pers

ü Tida kadanya konsultasi publik dilakukan secara sistematika

(ini sesuai dengan http://id.scribd.com/doc/53228505/tugas-aan)

ü tidak Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan

ü tidak Pertanggungjawaban sosial

ü tidak Dukungan rakyat dalam pemerintahan

ü Tidak Pengawasan rakyat dalam pemerintaha

(Ini sesuai dengan http://de-magicwords.blogspot.com/2011/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html)

4.5. bidang bidang yang berdampak pada pemerintahan yang tidak transparan

a. Bidang Politik

Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.

b. Bidang Ekonomi

Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.

c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.Jika penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. (ini sesuai dengan .maskholid.com/2010/10/pohon-masalah-kisah-inspirasi-dan.html)

a.Bidang Politik

Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum, seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.

b. Bidang Ekonomi

c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan. (ini sesuai dengan http://ratikapradisya.blogspot.com/2011/11/menganalisis-dampak-penyelenggaraan.html)